Tim Media Center

Penasehat
Armein Firmansyah


Pemimpin Redaksi
Ibrahim Syakroni


Redaktur Pelaksana
Syamsudin Noer Moenadi


Dewan Redaksi

Y.Sigit Wiyanto, Nurwan Hadiyono, Zulkifli, Nurdiansyah, Indar Suhesti, Tiurma Norawati Haloho,
Ibrahim Syakroni, Syamsudin Noer Moenadi

 

Sekretaris Redaksi

  • Mirna Livianisa Bahroem
  • Wawan Sukmawan
  • Edi Susanto

 

Staf Redaksi

Andi Umi Pratiwi, Muhammad Rizki Akbar, Ammy Huraerah, Norman, Dannies Priatmaji, Nikko Catur Prasetio, Litani Tesalonika, Arif Hidayat, Edi Susanto

 

IT (Information Technology)

Muda Kris Pawarto, Panca, Agung Hari Prasetiyo,Enndy Melvin, Andi Dzul Fadli, Shom

 

Alamat Redaksi: Gedung Film Lt. 1, Jl. MT. Haryono Kav. 47-48, Pancoran - Jakarta Selatan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Pengembangan Industri Perfilman

Sejarah Direktorat Perfilman

Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Lampiran A angka 1: Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian, sub 16 menyatakan bahwa "Film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Film Indonesia perlu dilindungi dan persaingan dengan luar negeri. Hanya dengan demikian ia terjamin kemajuan dan perkembangan". Dan sub sub 20 B yang menyatakan: "Segala alat komunikasi massa (mass-communication) seperti pers, radio, film dan lain sebagainya harus dapat digerakkan sebagai "one coordinated” dan secara bergelombang yang terpimpin dan terus menerus di dalam penanaman kesadaran Sosialisme Indonesia dan Pancasila" Sebelum tanggal 5 Maret 1964, saat ditetapkannya Penetapan Presiden No. I Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman, maka peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan di bidang perfilman yang berlaku adalah Ordonnantie 1940 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1951.


Untuk dapat menampung dan melaksanakan tugas pembinaan tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 13/SK/M/65 tanggal 17 Februari 1965, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Penerangan, untuk pertama kalinya dibentuklah Direktorat Perfilman yang mempunyai tugas:

  1. Membimbing, membina serta memperkembangkan perfilman Nasional, baik di bidang idiil maupun di bidang materil, sehingga film sebagai alat komunikasi massa dapat memenuhi fungsinya sebagai alat Rovolusi yang vital bagi national building dan character building dan sebagai alat untuk membentuk serta memperkembangkan kebudayaan nasional dan kepribadian Indonesia;
  2. Membantu Menteri dalam melaksanakan kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang pengimporan, pengeskporan, pembuatan, peredaran dan pengawasan film sesuai dengan peraturan-peraturan dan norma-norma yang ditentukan oleh Pemerintah;
  3. Menyelenggarakan, menyempurnakan dan memperluas produksi film dokumenter dan film-film cerita yang berisi unsur-unsur penerangan, indoktrinasi, pendidikan, serta hiburan yang konstruktif dan film-film yang dapat membangkitkan serta memupuk kesadaran dan kebangsaan Nasional, demikian juga film-film yang dapat memberikan gambaran serta pengertian kepada masyarakat luar negeri tentang cita-cita serta kemenangan-kemenangan Revolusi Indonesia.


Sebagai akibat terjadinya peristiwa G.30 S/PKI, yang kemudian disusul lahirnya Orde Baru, maka Menteri Penerangan DS. W.J. Rumambi mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 32/SK/M/1966, tangal 9 Mei 1966, tentang Susunan Organisasi Kementerian Penerangan Pusat. Dalam pasal I Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Kementerian Penerangan Pusat terdiri dari tiga buah Urusan, yaitu Urusan Umum dan Tata Usaha, Urusan Penerangan, Pers dan Grafika, serta Urusan Audio-Visuil. Urusan Audio-Visuil meliputi Direktorat RRI, Direktorat Perfilman, Direktorat Visuil dan Yayasan Televisi.


Dalam pasal 4 Surat Keputusan yang sama dinyatakan bahwa: Organisasi dan perumusan tugas-tugas dan Urusan-urusan, Direktorat-direktorat, Biro-biro, Bidang-bidang dalam Biro Menteri, Bagian-bagian dan Seksi-seksi, diatur dalam Keputusan Menteri Penerangan tersendiri. Sebagai pelaksanaan dan ketentuan pasal 4 tersebut di atas, dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 34/SK/M/1966, tanggal 30 Juni 1966, tentang Tugas-tugas Pokok Kementerian Penerangan, Biro-biro, Direktorat-direktorat dan Lembaga/Yayasan Dalam Lingkungan Kementerian Penerangan. Dalam diktum pertama, butir IV.2, dinyatakan bahwa: Direktorat Perfilman bertugas:

  1. Membimbing, membina serta memperkembangkan Perfilman Nasional, balk di bidang idiil maupun di bidang materiil, sehingga film (sebagai alat komunikasi massa) dapat memenuhi tugasnya/ fungsinya sebagai alat Revolusi yang vital bagi national building dan character building dan sebagai alat untuk membentuk serta memperkembangkan kebudayaan Nasional yang berkepribadian Indonesia.
  2. Membantu Menteri dalam melaksanakan kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang-bidang pengimporan, pengeksporan, pembuatan, peredanan dan pengawasan film sesuai dengan peraturan-peraturan dan norma-norma yang ditentukan oleh Pemerintah.
  3. Menyelenggarakan, menyempurnakan dan memperluas produksi film dokumenter, film berita dan film-film serta yang berisi unsur-unsur penerangan (indokrinasi), pendidikan serta hiburan yang konstruktif dan film yang dapat membangkitkan serta memupuk kesadaran dan kebanggaan Nasional, demikian juga film-film yang dapat memberikan gambaran serta pengertian kepada masyarakat luar negeri tentang cita-cita serta hasil-hasil (d/h kemenangan-kemenangan) Revolusi Indonesia.


Menyusul pergantian Menteri Penerangan dari DS. W.J. Rumambi kepada B.M. Diah pada awal Agustus 1966, maka B.M. Diah selaku Menteri Penerangan yang baru mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 79/SK/M1966, tanggal 16 Agustus 1966, tentang Organisasi dan Pokok-pokok Pembagian Tugas dalam Departemen Penerangan. Dalam Surat Keputusan ini dimulai diperkenalkan nomenklatur jabatan yang baru, yaitu Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Dalam Lampiran 14, dari SK tersebut dinyatakan bahwa Direktorat Perfilman diubah dan diganti menjadi Direktorat Perfilman Negara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film.


Direktorat Perfilman Negara ini tidak bertahan lama, dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 88/SK/M/1966, tanggal 30 September 1966, tentang Pengangkatan Pejabat-pejabat Teras Departemen Penerangan, telah diubah lagi menjadi Direktorat Film. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 44 dan 45 Tahun 1974, tanggal 26 Agustus 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Susunan Departemen, maka Menteri Penerangan dalam Kabinet Pembangunan II, Mashuri S.H., mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55A dan 55B/Kep/Menpen/1975 tanggal 20 Mei 1975 tentang Penjabaran Tugas Pokok Departemen Penerangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, untuk kelima kalinya terjadi penggantian nomenklatur dan Direktorat Film menjadi Direktorat Pembinaan Film, dengan fungsinya sebagai berikut:

  1. Memberikan bimbingan terhadap usaha produksi film cerita, artis dan tenaga teknis film serta usaha pengadaan perlengkapan sarana teknik produksi/studio/laboratorium film.
  2. Memberikan pengarahan dan pengendalian terhadap usaha peredaran film di pusat maupun di daerah, pengimporan film dan bahan baku/bahan penunjang serta usaha penterjemah.
  3. Memberikan bimbingan terhadap usaha perbioskopan, penyelenggaraan Festival Film dan Pekan Film, usaha pengeksporan film dan usaha pengembangan hubungan perfilman perfilman dalam dan luar negeri.
  4. Memberikan bimbingan terhadap usaha produksi film dokumenter/film TV, penyelenggaraan penerbitan dan pameran berkala mengenai perfilman Indonesia, bimbingan kritisi film dan pengelolaan data serta perpustakaan.


Ketika Menteri Penerangan dijabat oleh Ali Murtopo, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1983, tanggal 26 Februari 1983, tentang Pembinaan Perekaman Video, yang menetapkan bahwa kebijaksanaan pembinaan perekaman video dilakukan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Menteri Penerangan. Dan untuk keenam kalinya terjadi penggantian nomenklatur dari Direktorat Pembinaan Film menjadi Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video.
Sebagai tindak lanjut Keppres No. 15 Tahun 1985, maka Menteri Penerangan dalam Kabinet Pembangunan IV, Harmoko mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 230A/Kep/Menpen/ 1984, tanggal 31 Desember 1984, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan. Dalam SK tersebut pasal 422 menyatakan bahwa fungsi Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video, sebagai berikut:

  1. Melaksanakan pembinaan produksi film dan rekaman video cerita.
  2. Melaksanakan pembinaan produksi film dan rekaman video noncerita.
  3. Melaksanakan pembinaan peredaran dan jasa teknik film-video.
  4. Melaksanakan pembinaan profesi dan eksibisi film dan rekaman video.
  5. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pada bulan Oktober 1999, Presiden Abdurachman Wahid, tidak mengangkat Menteri Penerangan dalam Susuan Kabinetnya, dengan demikian Departemen Penerangan dilikwidasi, termasuk juga di dalamnya Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video. Untuk kelangsungan peranan Departemen Penerangan, Presiden Abdurachman Wahid membentuk suatu badan benama Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) melalui Keppres No. 153 Tahun 1999 tanggal 7 Desember 1999. Dalam Struktur Organisasi BIKN, Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video diganti menjadi Direktorat Informasi Perfilman, di bawah Deputi Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman.
Pada bulan Juni 2001, sebagian besar karyawan Direktorat Informasi Perfilman yang berada di bawah naungan Lembaga Informasi Nasional (d.h BIKN), beralih tugas ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.


Surat Keputusan Menteri Kebududayaan dan Pariwisata No. Kep-06/KMKP/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 8 Maret 2001. Dalam SK tersebut menyatakan bahwa Direktorat Fasilitasi dan Pengembangan Perfilman dan Rekaman Video mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi dan pengembangan perfilman dan rekaman video. Direktorat ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.


Berdasarkan Keppres No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, tanggal 13 September 2001, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.38/OT.001/MNKP-01, tanggal 6 Desember 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Sesuai dengan Bab Kelima dan SK Menteri yang mencantumkan adanya Asisten Deputi Urusan Fasilitasi dan Pengembangan Perfilman. Asisten Deputi tersebut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan dan hubungan kerja di bidang fasilitasi dan pengembangan perfilman. Asdep ini, berada di bawah Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tanggal 13 Februari 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengembangan idustri perfilman berada di bawah Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni daan Budaya.  


Daftar Pejabat

DAFTAR NAMA PEJABAT DIREKTORAT PENGEMBANGAN IDUSTRI PERFILMAN

STAF PEGAWAI DIREKTORAT PENGEMBANGAN INDUSTRI PERFILMAN :

 

 


Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN INDUSTRI PERFILMAN

 


Tugas dan Fungsi

Direktorat  Pengembangan  Industri  Perfilman  mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sertapemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman

 

Direktorat  Pengembangan  Industri  Perfilman menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri perfilman;
  2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri perfilman;
  3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri perfilman; dan
  4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

 

Direktorat Pengembangan Industri Perfilman terdiri atas:

  1. Subdirektorat Fasilitasi Industri Perfilman;
  2. Subdirektorat Festival dan Eksibisi Film;
  3. Subdirektorat Produksi;
  4. Subdirektorat Pemasaran Film;
  5. Subbagian Tata Usaha; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Visi dan Misi

 Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya :

Visi Dan Misi Direktorat Pengembangan Industri Perfilman :

 

 

 

 

 

 

 

 


Profil Direktur Perfilman

PROFILE PRIBADI :

Nama  Ir. Armein Firmansyah, MT 
Jabatan Terakhir Direktur Pengembangan Industri Perfilman
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV-C
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

 

 

RIWAYAT JABATAN :

NO  NAMA JABATAN  NO & TGL SURAT KEPUTUSAN 
1  Kasi Standar Hubungan Radio (Eselon.IV)  66/DIRJEN/1991, 10 September 1991 
2 Kasi Pengujian Perangkat Postel (Eselon.IV)  015/DIRJEN/1997, 3 Pebuari 1997 
3 Kasi Standar Teknik Telekomunikasi (Eselon.IV)  050/DIRJEN/1998, 16 April 1998 

 43 44 5 44444

Kasi Standar Postel (Eselon.IV)  04/DIRJEN/1999, 13 Januari 1999 
5 Kasubdit Operasi Frekuensi  (Eselon.III)  SK.507 TAHUN 2000, 20 Nopember 2000 
6 Kasubdit Operasi Frekuensi Radio (Eselon.III)  SK.216 TAHUN 2002, 16 Januari 2002 
7 Kasubdit Operasi Frekuensi Radio (Eselon.III)  SK.254 TAHUN 2003, 17 Maret 2003 
8 Kasubdit Teknik Pos Dan Telekomunikasi (Eselon.III)   42/KEP/M/KOMINFO/7/2005, 4 Juli 2005 
9 Kasubdit Monitoring Dan Penertiban Perangkat Pos Dan Informatika (Eselon.III)  38/KEP/M.KOMINFO/2/2011, 16 Febuari 2011 
10 Direktur Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media (Eselon II)   KM.23/KP.403/MPEK/2012, 27 Maret 2012 
11 Direktur Pengembangan Industri Perfilman (Eselon II) s.d Sekarang  KM.16/KP.403/MPEK/2013, 03 April  2013 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM :

NO  NAMA PENDIDIKAN  TAHUN/LULUS  NAMA SEKOLAH JURUSAN 
1 Sekolah Dasar (SD)  3 Desember 1973  SDN Setiakawan Pagi II Jakarta Pusat  
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP)  4 Desember 1976  SMPN XIII Jakarta Selatan --- -
3 Sekolah Menengah Atas (SMA)  10 Mei 1980  SMAN IX Jakarta Selatan Telekomunikasi  IIpTelekomunikasi  IPA IPA SMAN IX Jakarta SelatanSMAN IX Jakarta Selatan SMAN IX Jakarta Selatan SMAN IX Jakarta Selatan SS10 Mei 1980  IIIIiIPIPiIPiIPPPPIPAIPA
4 Strata Satu (S1)  16 Desember 1986  Universitas Trisakti  Elektro Arus Lemah  
5 Strata Dua (S2)  30 April 1998  Universitas Trisakti   Telekomunikasi